Mengencangkan Tali Multikultural Melalui Gerakan Persma

Awalan
Tulisan ini mencoba untuk mempertemukan dua ranah gerakan yang berbeda: gerakan multikultural dan gerakan Persma. Keduanya selama ini dibayangkan saling berjarak dan seolah mustahil untuk disandingkan. Sebab, ranah yang pertama dilihat sebagai suatu gerakan yang hanya berkutat pada wilayah kebudayaan belaka, sementara yang satunya dipahami lebih sempit lagi, hanya berurusan dengan persoalan tulis-menulis, itu pun harus dilokalisir di ruang kampus. Namun sejatinya pemahaman seperti demikian terlalu dangkal dan reduktif.

Multikulturalisme adalah sebuah gerakan politik kebudayaan yang sedemikian luas. Ia lintas sektoral, lintas kebudayaan, bahkan lintas teretorial dan ideologi nation-state. Multikulturalisme berupaya mendobrak sekat-sekat eksklusivitas penanda kultural, etnis, ras, bahasa, agama, dan bangsa. Dengan begitu, multikulturalisme sebenarnya ingin mengajarkan dan mendorong adanya suatu interaksi dinamis antar penanda-penanda tersebut yang selama ini dipahami terlalu kaku yang akhirnya menjadikan mereka saling tidak tahu dan tidak kenal satu sama lainnya. Bahkan, lebih menggelisahkan lagi, ketika perbedaan identitas itu dilambari dengan sikap ego dan saling mencurigai antarsesamanya. Dan, ini bukanlah sesuatu yang asing di Indonesia. Berbagai gejolak dan konflik yang diakibatkan buruknya hubungan antarkelompok dalam masyarakat kita seolah menjadi problem keseharian bangsa yang kian hari kian menumpuk. Pada titik inilah, gerakan multikulturalisme menjadi sedemikian penting untuk membangun dan menyediakan ruang perjumpaan bagi beragam diversitas tersebut.

Diskriminasi Di Kota Multi-Religi

Surabaya tak hanya merupakan potret kota multietnik, tetapi juga memiliki warna keragaman agama yang cukup mencolok dibanding kota-kota lain di Jawa Timur dengan geliat kehidupan sosial-religi yang dinamis namun sekaligus rentan dengan lahirnya diskriminasi. Beragam varian agama berkembang di kota ini, mulai dari enam agama “resmi” –Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu– sampai agama-agama yang diklaim “tidak resmi” oleh negara, termasuk kelompok penghayat kepercayaan dan agama Tao.

Berdasarkan data tahun 2004, Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Jawa Timur, dari total penduduk Kota sebesar 2.711.624, sebesar 2.197.456 adalah pemeluk Islam (muslim). Sementara, populasi Katholik sebesar 166.523, Protestan 254.845, Hindu 47.213, dan 43.587 diantaranya merupakan penganut Budha. Sedangkan agama Konghucu, Penghayat Kepercayaan dan agama Tao sampai saat ini masih belum diketahui berapa jumlah pasti populasi mereka.

Sementara itu, tumbuh subur pula beberapa populasi etnik di Surabaya misalnya, etnik Jawa, Madura, Tionghoa, Arab dan India. Belum lagi, beragam etnik lainnya yang bermigrasi di kota ini dari berbagai bantaran tanah air —khususnya mereka yang berasal Lombok, Papua, Ambon dan seterusnya. Etnik Jawa tersebar dihampir seluruh kawasan Surabaya, sementara etnik Madura banyak terkonsentrasi di kawasan Surabaya Utara dan Timur. Meskipun tidak dinafikan, keberadaan etnik Madura juga begitu mudah dijumpai di kawasan Surabaya Pusat, Surabaya Barat dan Surabaya Selatan. Sebaliknya, etnik Tionghoa, Arab dan India banyak terkonsentrasi dikawasan pinggiran bekas kota lama Surabaya, seperti Ampel, Krembangan, Genteng, dan sekitar Jalan Karet (dekat Kembang Jepun).

Pabrik Semen Diadukan

Surat KNLH Pertanyakan tentang Amdal

Jumat, 30 Januari 2009 | 00:34 WIB

Jakarta, Kompas – Jaringan Nasional untuk Advokasi Penolakan Semen Gresik dan perwakilan warga Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, meminta Kementerian Negara Lingkungan Hidup membatalkan analisis mengenai dampak lingkungan PT Semen Gresik.

Amdal itu dibuat untuk perluasan pabrik di Sukolilo. Sebelumnya, mereka mengadukan penangkapan dan kekerasan polisi terhadap warga pada 22 Januari 2009.

Menurut mereka, proses penyusunan amdal selama ini tidak mengindahkan suara warga yang sebagian menolak sejak awal. Bahkan, keputusan Gubernur Jateng yang meminta penelitian ulang tidak diikuti kajian lebih dalam.

Warga Pati Adukan Semen Gresik ke Gus Dur

JAKARTA – Tujuh orang warga Sukolilo, Pati, Jawa Tengah mengadu kepada Gus Dur terkait penolakan rencana pembangunan PT Semen Gresik di Pati yang sudah disuarakan sejak 2006.

Akibat dari protes ini terjadi tindak kekerasan dan penangkapan terhadap sembilan warga Pati dan Kudus oleh aparat keamanan. Sebelumnya pada 22 Janruari 2009, ratusan personel Brimob dan Samapta menendang dan menginjak warga Desa Sukolilo.

Peristiwa ini terjadi ketika warga meminta kepala Desa Kedumulyo agar bersedia menemui warga dan mengklarifikasi informasi yang beredar terkait pembebasan tanah proyek tersebut.

Cara NU Gabus Tolak Pendirian Pabrik Semen Gresik

Gelombang aksi penolakan rencana pembangunan pabrik PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Sukolilo, Pati semakin besar dan meluas. Jika beberapa hari lalu, tepatnya Senin, 5 Januari 2008, sekitar 3000 warga Sukolilo dan sekitarnya baik yang dimungkinkan kena dampak secara langsung maupun tidak berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, kini giliran pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Gabus dan warga Nahdliyin se-Eks Kawedanan Kayen menyatakan sikap tegas penolakannya.

Kamis, 8 Januari 2008 kemarin, NU Gabus menggelar aksi berupa “Silaturrahim dan Tadarus Lingkungan” di Kompleks Ponpes Al-Ma’ruf , Pasinggahan-Sugihrejo, Gabus, Pati pimpinan Kiai Abd Rohman Adam. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus NU Gabus baik level MWC maupun Ranting, Fatayat NU Gabus, juga kiai dan warga Nahdliyin se-Eks Kawedanan Kayen yang meliputi empat kecamatan, yaitu Sukolilo, Kayen, Tambakromo, dan Gabus.

Sikap penolakan ini sebagai wujud kepekaan dan bukti kepedulian NU terhadap problem-problem kemasyarakatan. “Sebagai organisasi yang besar, NU tidak boleh tinggal diam dalam hal ini. Karena pabrik semen itu lebih mendatangkan mafsadah (kerusakan). Maka sudah menjadi tugas NU untuk membela kepentingan masyarakat,” kata Zainal, panitia kegiatan.

Berfikir Jernih di Tengah Kisruh Pro-Kontra Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Sukolilo

Rencana pendirian Pabrik Semen Gresik di Sukolilo mengundang sejumlah perdebatan sengit yang akhirnya membelah mayarakat ke dalam dua kutub yang saling bertentangan: pro dan kontra. Di luar dua kelompok tersebut, adalah mereka yang tidak peduli terhadap persoalan ini.

Masing-masing kelompok memiliki alasan dan pembenarnya masing-masing. Secara umum, masyarakat yang setuju rata-rata memiliki harapan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih menarik dari sekedar bertani. Masyarakat ini juga menaruh kepercayaan pada PT. Semen Gresik yang menjamin tidak akan merusak lingkungan serta menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat jika ada kerusakan pada mata air mereka. Selebihnya, masyarakat golongan ini merasa tidak berdaya karena menganggap rencana penambangan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

Di lain pihak, masyarakat yang menolak rencana penambangan umumnya memiliki kekhawatiran akan keselamatan lingkungan mereka, terutama pada lahan pertanian dan suplai air dari mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Kelompok masyarakat ini tidak termakan janji yang dilontarkan oleh pihak perusahaan, karena tidak percaya akan kebenaran realisasinya. Hal ini didasarkan pada fakta yang sudah ada, dimana setiap industri besar berdiri pasti akan melahirkan persoalan baru yang jauh lebih pelik.

Melacak Jejak Gerakan Islam Transnasional

Gerakan-gerakan yang berideologi transnasional belakangan ini kembali menjadi perbincangan hangat, khususnya di kalangan Islam. Dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tampaknya cukup keras dan hati-hati menyikapi fenomena merebaknya ideologi tersebut.

Beberapa minggu yang lalu, Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran yang diperuntukkan bagi para anggotanya yang terlibat juga dalam organisasi transnasional, seperti Hizbut Tahrir, Ihwanul Muslimin yang mewujud dalam Partai Keadilan Sejahtera, dan lain-lain. Surat itu secara tegas berisi tentang pilihan: Muhammadiyah atau organisasi yang berideologi transnasional.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi memberi statemen cukup keras terhadap persoalan ini. Secara eksplisit dia mengajak masyarakat Indonesia untuk mewaspadai gerakan yang berideologi transnasional tersebut karena dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Banci Di Televisi: Digemari Sekaligus Dicaci-maki

Perdebatan mengenai kaum banci bisa dipastikan selalu jatuh pada kubang negatif. Sebab kesadaran kita hanya mengenal dua istilah: laki-laki dan perempuan. Yang terjadi kemudian, sosok banci selalu dihadirkan, diperbincangkan, dan dilihat dalam bingkai nalar kelaki-lakian dan keperempuanan. Kebanciannya sendiri sirna, yang akhirnya menjadikan mereka sebagai makhluk serba remang-remang: diantara himpitan penis dan vagina.

Tak urung, eksistensinya pun selalu dipersoalkan; dalam ranah psikologi, dia ditempatkan sebagai kaum yang memiliki kelainan identitas seksual karena cacat secara genetis; di ruang agama, dia menjadi makhluk yang terus-menerus dikutuki dengan berbagai justifikasi dalil dan nalar keagamaan tertentu; dalam dimensi sosial, dia dipersepsi sebagai makhluk aneh – atau bahkan patologi sosial– yang tidak sekadar harus disingkiri tapi juga dimusuhi; hingga di dunia entertainment, kaum yang satu ini coba dihapuskan dari wajah televisi Indonesia karena dianggap sebagai racun.

Menyambut datangnya bulan Ramadhan kemarin, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan semua stasiun televisi agar tidak menayangkan acara yang menampilkan sosok kebanci-bancian dengan lawakan yang cenderung berbau porno. Senin, 1 September 2008, KPI bersama MUI mengeluarkan aturan yang berisi peringatan tersebut. Agar larangan lebih mengikat, KPI pun menegaskan akan menjatuhkan sanksi administrasi hingga pencabutan izin siaran terhadap televisi yang melanggarnya.

Menyemai Wawasan Kebangsaan Di Aras Pendidikan Pesantren

Sejarah kelahiran dan dinamika pesantren dengan segala keunikannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kesejarahan panjang integritas bangsa ini yang termanifestasikan dalam spirit nasionalisme kebangsaan.

Hal itu bisa dilihat pada zaman penjajahan. Saat itu, pesantren menjadi basis perjuangan kaum nasionalis-pribumi. Banyak perlawanan terhadap kaum kolonial yang berbasis pada dunia pesantren. Hal itu mengisyaratkan bahwa eksistensi pendidikan pesantren tidak pernah lepas dari spirit perjuangan bangsa untuk merajut integritas yang kokoh. Dalam lembaran sejarah, banyak gerakan perlawanan itu dimotori dimotori oleh para penghuni pesantren. Lihat saja misalnya pemberontakan petani di Cilegon-Banten 1888, (Sartono Kartodirjo; 1984) Jihad Aceh 1873, gerakan yang dimotori oleh H. Ahmad Ripangi Kalisalak 1786-1875).

Dan sebagai medan pendidikan agama (Islam), pesantren memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Pada titik ini, pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islam-an tetapi karakter eksistensialnya mengandung arti keaslian Indonesia (indigenous). Sebagai indigenous, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.

Tak Perlu Negara?

“Masa urusan perut kita dijawab dengan pasal-pasal?” celetuk Mohammad Sobari saat memberi orasi kebudayaan dalam acara peringatan mendiang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir, yang bertajuk “2^nd Munir Memorial Lecture” di Laboratorium Gedung 9 FIB Universitas Indonesia (UI), Jumat, 5 September 2008.

Budayawan gaek ini memaksudkan celetukannya itu pada konteks upaya penyelesaian berbagai tindak kejahatan, ketidakadilan, kekerasan, ketidakmausiawian yang tampaknya menjadi problem keseharian bangsa ini. Ia menegaskan bahwa urusan-urusan kemanusiaan mekanisme penyelesaiannya tidak bisa sepenuhnya dipasrahkan pada aturan legalistik-formal, baik level nasional maupun internasional, seperti hukum Hak Asasi Manusia (HAM), yang saat ini dijadikan sebagai alat utama dalam menyelesaikan berbagai problem tersebut.

Pada kerangka perwujudan keadilan dan pembangunan peradaban yang lebih humanis, Sobari bersepakat dengan kehadiran instrumen tersebut. Namun dia mengingatkan bahwa penggunaan instrumen HAM dengan sendirinya membuat sebuah rumusan penyelesaian persoalan kemanusian yang masih bergantung sepenuhnya pada negara. Di situ, Negara masih diandaikan sebagai kekuatan kunci (pusat) yang bisa mengayomi seluruh ragam tatanan partikular dalam sebuah keteraturan kosmis dan menghalau segala ancaman terhadap mereka. Padahal, fakta sejarah tidak berkata demikian. Masyarakat memiliki logikanya sendiri dalam memahami dan memenuhi hak dasar mereka. Dengan itu pula, mereka memiliki mekanisme penyelesaiannya tersendiri terhadap apa-apa yang mengganggu dan dapat menghilangkan hak mereka.