Menyemai Wawasan Kebangsaan Di Aras Pendidikan Pesantren

Sejarah kelahiran dan dinamika pesantren dengan segala keunikannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kesejarahan panjang integritas bangsa ini yang termanifestasikan dalam spirit nasionalisme kebangsaan.

Hal itu bisa dilihat pada zaman penjajahan. Saat itu, pesantren menjadi basis perjuangan kaum nasionalis-pribumi. Banyak perlawanan terhadap kaum kolonial yang berbasis pada dunia pesantren. Hal itu mengisyaratkan bahwa eksistensi pendidikan pesantren tidak pernah lepas dari spirit perjuangan bangsa untuk merajut integritas yang kokoh. Dalam lembaran sejarah, banyak gerakan perlawanan itu dimotori dimotori oleh para penghuni pesantren. Lihat saja misalnya pemberontakan petani di Cilegon-Banten 1888, (Sartono Kartodirjo; 1984) Jihad Aceh 1873, gerakan yang dimotori oleh H. Ahmad Ripangi Kalisalak 1786-1875).

Dan sebagai medan pendidikan agama (Islam), pesantren memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Pada titik ini, pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islam-an tetapi karakter eksistensialnya mengandung arti keaslian Indonesia (indigenous). Sebagai indigenous, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.

Tak Perlu Negara?

“Masa urusan perut kita dijawab dengan pasal-pasal?” celetuk Mohammad Sobari saat memberi orasi kebudayaan dalam acara peringatan mendiang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir, yang bertajuk “2^nd Munir Memorial Lecture” di Laboratorium Gedung 9 FIB Universitas Indonesia (UI), Jumat, 5 September 2008.

Budayawan gaek ini memaksudkan celetukannya itu pada konteks upaya penyelesaian berbagai tindak kejahatan, ketidakadilan, kekerasan, ketidakmausiawian yang tampaknya menjadi problem keseharian bangsa ini. Ia menegaskan bahwa urusan-urusan kemanusiaan mekanisme penyelesaiannya tidak bisa sepenuhnya dipasrahkan pada aturan legalistik-formal, baik level nasional maupun internasional, seperti hukum Hak Asasi Manusia (HAM), yang saat ini dijadikan sebagai alat utama dalam menyelesaikan berbagai problem tersebut.

Pada kerangka perwujudan keadilan dan pembangunan peradaban yang lebih humanis, Sobari bersepakat dengan kehadiran instrumen tersebut. Namun dia mengingatkan bahwa penggunaan instrumen HAM dengan sendirinya membuat sebuah rumusan penyelesaian persoalan kemanusian yang masih bergantung sepenuhnya pada negara. Di situ, Negara masih diandaikan sebagai kekuatan kunci (pusat) yang bisa mengayomi seluruh ragam tatanan partikular dalam sebuah keteraturan kosmis dan menghalau segala ancaman terhadap mereka. Padahal, fakta sejarah tidak berkata demikian. Masyarakat memiliki logikanya sendiri dalam memahami dan memenuhi hak dasar mereka. Dengan itu pula, mereka memiliki mekanisme penyelesaiannya tersendiri terhadap apa-apa yang mengganggu dan dapat menghilangkan hak mereka.

Fitna dan Problem Multikulturalisme

Geger wacana anti-Islam lewat film Fitna besutan politikus dari golongan ultranasionalis, Geert Wilders, hanyalah isu permukaan. Bentuk Islamophobia yang diperlihatkan sejatinya berakar dari problem multikulturalisme di Belanda, utamanya soal migran. Wilders adalah tipe politisi ekstremis yang bermimpi menutup Belanda dari para pendatang, terutama bagi orang Islam yang ingin berimigrasi ke sana.

Yang demikian tampak jelas dari salah satu bagian dalam film penebar kebencian tersebut. Pemunculan gambar-gambar masjid mengiringi narasi suara orang tak dikenal yang mengemukakan bahwa masjid akan menjadi bagian sistem pemerintahan di Belanda. Lalu muncul gambar diagram batang yang menera pertumbuhan pemeluk Islam di Belanda. Mulai 54 jiwa pada 1909 sampai 944.000 jiwa pada 2004. Bagian ini menandai sikap paranoid Wilders terhadap laju statistik pemeluk agama Islam di sana.

Kegelisahan dan kekhawatiran itu kian dipertegas oleh Wilders dengan menampilkan jumlah pemeluk Islam di Eropa pada 2007 yang mencapai 54 juta jiwa, diiringi dua pegawai laki-laki berseragam yang tengah memasuki masjid untuk menunaikan shalat. Wilders tampaknya tak nyaman dan merasa terancam dengan fakta ini.